LAPOR PAK GUB; PERMISI PAK WAGUB

H IrmaJaya

OPINI

LAPOR PAK WAPRES: Bermula dari niat Pesiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menyediakan saluran.

Saluran tadi adalah penting, guna tersedianya ruang interaksi antara Dwitunggal Pesiden dan Wapres ihwal aspirasi, bisa berbentuk saran, pendapat bahkan aduan fakta fakta bermuatan kegundahan, kesedihan bahkan keputusasaan atas konflik dan problem yang mereka hadapi, pastinya mereka yang melapor adalah warga negara Indonesia.

Di buat kan saluran tadi dimaksudkan agar interaksi tidak menjadi buntu dan atau dibuntukan. Fenomena Sosial muncul nya kebuntuan kebuntuan causalitas nya adalah karena tidak tersedia nya saluran dimaksud.

Prabowo dan Mas Gibran , menangkap tumpukan “sampah sampah” problem sosial dan , mereka haqul yakin jika diabaikan maka akan berubah menjadi “keresahan sosial”, bahkan bisa berujung menjadi ledakan konflik sosial yang berhadapan dengan keabsahan stabilitas pemerintahan.

Peneliti masalah masalah sosial dari LP3ES, sebut saja Daniel Dakhidae, dan peneliti peneliti senior dari UGM dan CSIS bersama penyaji penyaji artikel senior, ber orkestrasi setuju bahwa saluran saluran sosial wajib di sediakan.

Sosok penulis produktif Dahlan Iskan setelah puluhan tahun turut menjadi arsitek bangkit nya media di Nusantara.

Mereka semua sadar kebuntuan akan hal itu sangat beresiko bila di sanding dengan stabilitas Negara. Fenomena kebuntuan harus tersalur dan pantang di Frontal kan, karena kondusifitas yang diraih lewat rentang panjang dan melelahkan.

Kehidupan sosial kemasyarakatan harus sinergis dan dijadikan jaminan akan kondusifitas yang sustainable.

Mengapa harus Lapor Pak Gubernur? Karena Indonesia memiliki ke bhinekaan. 

Pembangunan fisik dan non-fisik akan bersentuhan langsung dengan “asa dan rasa”, warga nan hendak didorong maju. 

Pembangunan lagi lagi akan bersentuhan dengan lingkungan, baik itu lingkungan sosial, maupun lingkungan hidup( ekosistem).

Meski tujuan utama Pembangunan menjadikan object apapun menjadi lebih baik, namun dipastikan disana sini pun akan muncul resistensi.

“Lapor Pak Gubernur, Permisi Mas Wagub”, dapat menjadi ” Icon Sosial” khas Kalimantan Timur. Bukan saja icon , tagar itu sekaligus menandakan bahwa di Kalimantan Timur antara pemimpin dan warga nya , selalu terjalin interaksi konstruktif.

Pak Gub dan Mas Wagub. Kita mulai dari yang ringan ringan dulu di tahap narasi kali ini, yakni maraknya pelaksana dalam tanggungjawab bersama dengan owner Projek pada kasus melupakan dan atau sengaja tidak memajang papan proyek.

Hal itu sangat menganggu pandangan.

Bagaimana OPD Dinas pemilik pekerjaan, apakah kalian tidak pernah sama sekali datang menjenguk pelaksanaan proyek.

Bagaimana dengan konsultan pengawas, tidak kah anda risih, dengan pelanggaran didepan mata anda.

Tolong ini Pak Gub, dan Wagub Mas Wagub ; ingat pada sesi debat publik, kalian begitu yakinnya untuk dengan sungguh-sungguh memperjuangkan, meninggikan kepentingan dan keterbukaan dengan Warga Kalimantan Timur.

Papan proyek itu berisi sederet informasi sebagai satu sarana terjamin nya keterbukaan informasi, memudahkan masyarakat menjalankan pengawasan langsung sebagaimana di jamin UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Berhubungan dengan proyek ; kewajiban itu tertuang pada PP No. 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2017 , yang mengatur tentang standard dan pedoman pengadaan jasa konstruksi.

Berhati-hatilah para Kepala Daerah, ketika di abaikan nya kewajiban tentang Papan Proyek, Euporia Kritis berpotensi menepikan anda dari posisi saat ini kalian duduki.Dasarnya? Boleh karena telah dengan sengaja melanggar UU, sebuah persyaratan yang membolehkan anda di impeach.

Khusus Kabupaten Paser kita berharap Bupati Fahmi untuk me supervisi langsung ke titik titik proyek, menyeluruh,  demi mastikan bahwa Hak publik untuk mengetahui  itu tidak dihalang halangi dan atau sengaja diabaikan.

Semoga tidak seperti itu, semoga hanya kelalaian bukan kesengajaan. (IrmaJaya).

kandilocom ; Flow Continuity with Smart System.