TERBAIK : 4,7 TRILYUN DEPOSITO PEMROV KALTIM SEGERA DISTRIBUSIKAN KE KABUPATEN/KOTA.
Saran Konstruktif ; IrmaJaya
Teka Teki 4,7 T IDR milik Pemerintah Daerah Provinsi semula diduga milik Privinsi Kaltara akhirnya terjawab menyusul rilis resmi Kepala BKAD Kaltara Deny Hariyanto.
Berdasarkan informasi yang beredar tersebut Kaltara berada di posisi keempat tertinggi dengan dana simpanan Rp4,7 triliun, tepat berada di bawah Daerah Khusus Jakarta tercatat Rp14,6 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Banjarbaru Rp5,1 triliun.
Menanggapi informasi itu, Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto menyatakan data yang disampaikan Menkeu Purbaya itu tidak benar. Ia menegaskan pihaknya bahkan sudah melayangkan surat klarifikasi dari Gubernur Kaltara langsung ke pemerintah pusat.Selain itu, BKAD Kaltara juga telah melakukan rapat virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari Kemendagri menyampaikan jika ada kekeliruan data.
Data tersebut menunjukkan jumlah Rp 4,7 Triliun bukan dari Kaltara melainkan dari Kalimantan Timur (Kaltim).
Dengan klarifikasi tersebut Deposito senilai Rp 4,7 Trilyun adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Klarifikasi BKAD Kaltara melalui Deny Hariyanto menggembirakan dan membuat Bupati dan Walikota se Kaltim membuka lebar telapak tangan pertanda Gubernur Rudy Mas’ud memilih keputusan yang bijak untuk mengucurkannya dengan nomenklatur Bantuan Keuangan Provinsi sebagai layaknya tahun tahun yang sudah di lewati ; Bankeu dimaksud tidak pernah absen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa already announced bahwa Transfer Keuangannya Daerah ( TKD ) untuk Anggaran tahun 2025 sudah digenapkannya menjadi 75 %.
Sebagai contoh; Kabupaten Paser yang APBD 2025 pasca pertimbangkan ‘reduksi’ TKD Pusat; mematok totalnya di angka 4,2 Trilyun.
Diakui Kepala BKAD Nur Asni bahwa total penggenapan TKD di 75 % maka APBD Kabupaten Paser yang dikelola dengan sisa waktu 2 bulan menurun di angka Rp.3.7 trilyun berkurang ± 500 milyar.
Kondisi diatas mengharuskan BKAD melakukan Re Engineering akan penempatan alokasi yang prioritas sementara alokasi yang semula masuk pada kategori masih flexible harus di kurangi dan atau di tunda ke APBD 2026.
Kendati begitu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan maksud menjaga roll over keberlangsungan Program Pembangunan di Daerah maka ; TKD yang terlambat eksekusinya di tahun tahun sebelumnya ; akan dipercepat . “Akan saya targetkan transfer keuangan daerah di 2026 di eksekusi pada Januari “, Janji Purbaya sambil merujuk akan diupayakan nya di tanggal 2 dan atau 3 Januari ‘already done’ di isyarat kan tanpa ragu.
Hal itu adalah hasil deteksi Purbaya bersama Mendagri Tito. Kecepatan TKD akan menutup argumentasi bahwa kejadian deposito diantara penyebabnya adalah selalu terlambatnya TKD.
Nah semangat kolektivitas agar Gubernur Rudy Mas’ud turut memberi proporsi dari digerak kan kembali Deposito senilai 4,7 Trilyun tentu akan turut meringankan beban Daerah Kabupaten/Kota meski besarannya harus di sisakan pula untuk memperpanjang nafas Pemerintah Provinsi.
Semisal di simulasi dibagi rata bagi Pemerintah Kabupaten/Kota masing masing mendapat proporsi 200 milyar, maka allowance untuk Pemrov masih tersisa 2,7 trilyun IDR
Apakah Simulasi tadi ‘can do atau can’t do’ tergantung pada kepiawaian Gubernur Rudy Mas’ud melalui semangat kebersamaan membangun Kalimantan Timur dan tersentuhnya semangat meninggikan keadilan bagi Daerah di bawahnya.