TARGET FAHMI INFRASTRUKTUR JALAN DI PASER 2027 TUNTAS.
Kandilo.com ; IrmaJaya
Target Fahmi : 2027
Tuntas 2027, Ini Ruas Prioritasnya
Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur ;
Bupati Paser Fahmi Fadly tidak sekadar membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027. Dalam forum strategis tersebut, Fahmi secara terbuka menyampaikan target ambisius namun terukur: penuntasan pembangunan infrastruktur jalan pada 2027. “Menurut hemat saya, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser pada 2027 sudah harus tuntas,” tegas Fahmi Fadly, seraya mengaitkan target tersebut dengan program prioritas daerah bertajuk Paser Tuntas.
Pernyataan itu bukan sekadar wacana. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Paser, Kadir Sambolangi, membenarkan bahwa target tersebut secara eksplisit disampaikan Bupati dalam sesi arahan dan sambutan. “Benar, itu disampaikan langsung oleh Bupati pada bagian arahan. Target penuntasan infrastruktur jalan menjadi penekanan beliau,” ujar Kadir saat dikonfirmasi media Kandilocom.
Lebih lanjut, Kadir merinci sejumlah ruas jalan strategis yang masuk dalam agenda penuntasan, di antaranya ruas Kerang–Batu Engau menuju sejumlah desa pesisir, serta ruas Simpang Pait–Lambakan hingga Kepala Telake. Khusus ruas kedua, dari list data yang dimiliki media Kandilocom memiliki nilai strategis lintas wilayah, bahkan berpotensi memperpendek jarak tempuh dari Sendawar (Kutai Barat) menuju Balikpapan dan Samarinda, apabila disinergikan secara cermat oleh Pemerintah Provinsi.
Kompleksitas pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser memang tidak sederhana. Selain faktor teknis dan geografis, status kewenangan ruas yang terbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, komitmen politik yang ditegaskan Bupati Fahmi dinilai patut diapresiasi sekaligus membutuhkan dukungan lintas sektor.
Dalam forum yang sama, Fahmi juga memberikan penekanan khusus kepada Bappeda Litbang agar penyusunan RKPD 2027 benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif.
“RKPD harus lahir dari kebutuhan yang benar-benar dihajatkan warga. Karena itu, konsultasi publik ini harus senapas dengan aspirasi masyarakat,” pesan Fahmi.
Kepada BPKAD, Bupati Fahmi secara tegas menginstruksikan agar perencanaan pendanaan RKPD 2027 tetap disiplin terhadap regulasi pusat.“BPKAD wajib menyelaraskan seluruh sumber pendanaan dengan kebijakan dan regulasi Kementerian Keuangan, berbasis asas terukur dan transparan,” tegasnya.
Meski demikian, dalam keterbatasan waktu forum, Fahmi belum secara terbuka mengurai secara detail kelemahan (weakness) output pembangunan sebelumnya yang perlu dibenahi ke depan. Ruang tersebut, menurutnya, justru diharapkan terisi melalui kontribusi kritis peserta konsultasi publik, yang menghadirkan beragam pandangan, masukan, dan isu strategis untuk diakomodasi lebih lanjut oleh Bappeda Kabupaten Paser.
Forum yang melibatkan dan membuka ruang dialogis itu di bersamai langsung oleh Kapolres Paser AKBP Novy Adi Wibowo; sedangkan unsur Forkompimda lainnya hadir dengan mengirimkan wakilnya.
