STREAMLINE PERGERAKAN EKONOMI TUGAS & TANGGUNG JAWAB BERSAMA.

Kandilo.com ; IrmaJaya

Demand Measurable Backing ;

Prabowo Subianto Presiden RI ke -8 mulai geliat Pemerintahannya ditengah kenyataan ‘turbulensi global’ dan yang paling dirasakan oleh nya bersama kabinet ‘Merah Putih’ adalah “fenomena ekonomi yang menyesakkan”. Dikatakan demikian karena dihadapkannya sang Presiden Prabowo pada ‘ketidak pastian’ fenomena ekonomi global ; dimana sementara Prabowo menghadapi kenyataan tugas dirinya sebagai pemimpin Negara , ihwal keharusannya melayani dengan baik ± 130 juta anak bangsa , rakyat Indonesia di pelosok Nusantara.

Bila kita tempatkan.dan sandingkan kata ‘thread’ pada prinsip SWOT maka akan lahir lah ; Jalinan kompleks antara kekuatan, kelemahan, peluang sekaligus ancaman yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lain dalam upaya menggapai tujuan kita dalam bernegara.

Oleh pertimbangan itu maka Presiden Prabowo kerapkali memutuskan sebuah langkah yang penuh resiko ; diantara nya sebuah keputusan reshuffle dimana Purbaya Yudhi Sadewa adalah Menteri Keuangan dengan tugas berat me sinkronkan kita istilahkan sekaligus menjadi judul sumbangsih pemikiran ini dengan ; ‘Streamline Pergerakan Ekonomi Tugas dan Tanggungjawab Bersama’.

Mengapa menjadi tugas dan tanggungjawab bersama ? Karena Lambang Negara ‘Bhineka Tunggal Ika’ sekencang apapun turbulence mengguncang sisi ekonomi kita ke kebhinekaan tadi tetap wajib menjadi pegangan utama. Karena ke Bhineka an tersebut bermuatan Persatuan Indonesia, sebuah sila landasan idiel Negara yang wajib kita patuhi.

Dilandasi oleh kekuatan itu tadi, media Kandilo.com pernah turut me rilis sebuah artikel berjudul ‘Detak Jantung Kepala Daerah Di dengar Oleh Menkeu Purbaya’ sebuah dinamika faktual dalam kita ber negara.

Tugas Menteri Keuangan Purbaya tidak ringan; karena sang alumnus Tehnik Elektro ITB tadi membangun streamline ditengah “badai” katakan demikian.

Dalam dinamika komunikasi politik antara dirinya dan 18 Gubernur sekitar 2 Minggu silam turut merangsang Mendagri Tito Karnavian mengingat kan Rombongan Kepala Daerah tadi dengan ‘wejangan’ agar Gubernur se Indonesia turut memberi dukungan mm penuh pada langkah ‘streamline ekonomi’ yang di arsitek nya adalah Menkeu.

Kebijakan reduksi TKD adalah gerakan efisiensi menuju terselenggara nya Pemerintah Daerah yang ‘mumpuni’. Mendagri Tito bahkan mengajak Gubernur se Indonesia untuk melakukan perbaikan penyusunan ,. penganggaran dan pelaksanan APBD mereka dengan mengedepankan tata kelola anggaran yang efektif dan efesien serta memenuhi standar Responsibility.

Berbagai kritik dan pandangan mengemuka akhir akhir ini ; layak nya beragam pandangan ada ber isi optimisme dan tentu.ada pula bernada pesimis dengan berbagai argumentasi berbumbu kalimat “seharusnya dan atau semestinya’.

Bila ungkapan pandangan pandangan kritis tersebut akan panjang bila kita ungkit satu persatu dan lebih tepat bila hal itu kita bahas pada forum “coffee morning”.

Kandilo.com dikesempatan kali ini hanya ingin mengajak para pihak terkhusus penyelenggara Pemerintahan eksekutif dan legislatif untuk sama berkontribusi dan turut menjaga berjalan mulusnya kebijakan streamline tadi tanpa membuat kebijakan dan atau sebuah keputusan menjadi terganggu nya upaya menggapai cita cita Pertumbuhan Ekonomi Negara kita; itulah yang dimaksudkan pada sub judul : Demand Measurable Backing.

Semisal Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah yang sempat menjadi fenomena keresahan Nasional dan viral sehingga memunculkan gerakan gerakan kontra produktif yang dapat dipastikan menganggu iklim kondusif disebuah Daerah.

Pastinya kebijakan Pemerintah Daerah termasuk DPRD harus di retriksi; jangan membuat hal hal berbau kontra produktif.

Kebijakan yang bakal menganggu ketenangan walau bersifat harus bisa diupayakan jangan dipaksakan. Sikap itu bukan berkonotasi terhambat nya Program, namun potensi gesekan sementara wajib dihindari.

Demikian pula produk produk hukum yang ‘dipaksa kan’ harus di delay demi berjalan mulusnya streamline ekonomi.yang diuayakan Presiden melalui pembantu pembantu nya di kabinet Merah Putih.

Selain berupaya lah untuk memenuhi harapan harapan jajaran Menteri semisal harapan Mendagri untuk fokus pada recovery perbaikan tata kelola anggaran,termasuk teguran Mendagri Tito ihwal kesengajaan menambah nambah dengan sengaja freqwensi Perjalanan Dinas yang sejatinya bisa lebih di efisien kan.

Kebebasan domain Kepala Daerah bersama DPRD tidak akan memberikan imfact apa apa ketika streamline ekonomi Negara terganggu.Maka kuncinya adalah kebersamaan dalam menjaga tahap demi tahap streamline ekonomi yang sedang diupayakan Pemerintah ; langkah tersebut mesti kita pastikan sebagai tanggung jawab bersama.