REHABILITASI DAN OPTIMALISASI ;

IrmaJaya; sebuah studi kasus

Disikapi;

Mengutip kembali keterbukaan yang di sajikan Menteri PU Dody Hanggodo; bahwa alokasi dana terbesar akan diserap Kementrian nya adalah Bina Marga di urutan teratas dan SDA – Sumber Daya Air diurutan ke dua.

Agar narasi kali ini tersaji lengkap akan kami tampilkan kembali yang di release Menteri Hanggodo yakni ;

Sebagai informasi, pagu efektif Kementerian PU pada tahun ini sebesar Rp 73,76 triliun. Dari jumlah tersebut, paling besar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 28,77 triliun atau 36,83%, untuk dukungan konektivitas antarwilayah hingga preservasi jalan.Selanjutnya untuk Ditjen Sumber Daya Air dialokasikan 25,5% atau Rp 27,7 triliun, salah satu fokusnya untuk mendukung ketahanan pangan dan persiapan menghadapi musim kemarau.

Potongan kalimat yang di bold: adalah Informasi yang patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim terkhusus stakeholder Kabupaten Paser. Mengapa ? Ada sejumlah “case” yang kita jadikan studi dan boleh lebih di transparan kan karena memang penting untuk disikapi oleh Pemkab Paser.

Pertama: yang berkaitan langsung dengan “weakness” di depan mata yang menjadi “ancaman” : bahkan bila dilalaikan akan menjadi fenomena justifikasi akan boleh boleh saja “menyulap” lahan wet land yang sejatinya untuk tanaman padi ; menjadi up land yang dirubah menjadi tanaman kelapa sawit dan atau tanaman lainnya yang bukan padi.

Sampai pada titik ini ; sudah kah Dinas Pertanian memiliki data riel akan hal tersebut yang jika di biarkan maka bisa di pertajam pendapat bahwa : Kabupaten Paser lalai bahkan mengabaikan intensifikasi tanaman padi yang di gaungkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Melaksanakan kegiatan Pembangunan “iya” namun tidak sejurus dengan cita cita Swasembada Pangan yang telah diketahui bersama merupakan Program Prioritas Presiden .

Bahkan di tahun ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman me release stok (persediaan beras kita) telah mencapai 36 ++ Juta Ton ; Pertanyaan : adakah kontribusi Kabupaten Paser yang saat PPU belum lahir pernah menjadi salah satu Lumbung Beras di Kalimantan. Sudahkan Pemkab Paser mendudukan angka angka yang secara terbuka di release Menteri Amran Sulaiman dan melakukan pencermatan sekaligus menilik dan secara jujur mengakui akan masih absen nya Kabupaten Paser akan tingkatan capaian tersebut. Apalagi beras kemasan sempat menghilang di ibukota Paser Tanah Grogot. Tidak kah hal tersebut cukup menyentak Stake Holder agar waspada dan mulai mempersiapkan produksi beras sendiri dengan kemasan khusus pula , sehingga emak emak tidak perlu terlampau ” lelah” que que di pabrik penggilingan.

Rantau Panjang ;

Musibah Hidrometeorologi ± 3 bulan silam pernah dialami oleh warga Desa Rantau Panjang , masih di wilayah Kecamatan Tanah Grogot;

Pencermatan Media Kandilocom kawasan yang semula wetland dengan luas ± 200 hektar telah lama beralih fungsi lahan dari semula lahan persawahan. Penyebab alih fungsi lahan tadi disebabkan kurangnya atensi Pemkab Paser terkhusus OPD yang semestinya secara sustainable terus memberikan penyuluhan,pemahaman sekaligus pengertian akan pentingnya lahan pertanian untuk komoditas padi. Penyebab utama adalah pintu air utama pada saluran Primer lepas dari sentuhan SDA Dinas PUPR Paser.

Inilah saatnya Pemkab mengambil sikap sejurus dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang terus ber proses menuju “swasembada” dalam hal suksesnya Program Ketahanan Pangan.

Sukses nya progam ini akan memberi jaminan kebutuhan beras Nasional bahkan sekaligus menghemat devisa Negara apabila keperluan beras kita masih tergantung dengan import dan capaian akan prioritas program tadi sudah mulai tampak bulan bulan ini dimana secara gradual surplus beras kita mulai signifikan.

Oleh sebab itu wajib lah hukumnya bagi Dinas Pertanian juga Dinas Ketahanan Pangan di bersamai SDA Dinas PUPR untuk segera merehabilitasi sekaligus me revitalisasi fungsi lahan pertanian Rantau Panjang hingga back to back dengan lahan lahan pertanian di Desa Sungai Tuak.

Sebagai catatan bagi OPD terkait bahwa alih fungsi lahan dari lahan basah wet land dialihkan ke komoditas Non Padi juga telah terjadi di hamparan sawah Desa Maruat pun Desa Muara Telake serta Desa Desa di Kecamatan Long ikis ; maka fenomena itu menjadi “warning bagi Pemkab untuk dihalau semaksimalnya agar tidak berlanjut

Kesempatan didukung penuh nya KDMP Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sinergi dengan UMKM mesti kita yakini akan mampu menghadirkan beras kemasan Made In UMKM Kabupaten Paser bakal hadir di rak rak komoditas yang diperdagangkan KDMP sepanjang di sentuh di endorse dengan seriously oleh stakeholder. Itu lah sejati target dan cita cita kita warga Bumi Daya Taka. Bagaimana langkah gradual ke arah tadi akan kita urai pada sajian berikutnya.