“BANCAKAN”

Kandilo.com ; IrmaJaya

Finance engineering;

Provinsi sebagai induk Pemerintahan di Kalimantan Timur bernafas dalam jalur “waspada” bila kita menengok sejenak output MCP – Monitoring Centre for Prevention ; Kaltim baru bisa menggapai di 73 – dengan warning Waspada sementara Kabupaten Paser membersamai kota Bontang 95 ; Balikpapan 95 ; Paser di angka 90 bersama sama duduk pada jalur hijau dan aman. jalur merah paling rawan pada capaian 61 adalah Kutai Timur.

Begitu pentingnya indikator MCP tadi maka Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berniat melakukan perbaikkan kinerja disana sini , bahkan Dia mengingatkan dengan aksentuasi khusus , agar seluruh OPD waspada , cermat menilik capaian MCP dan kembali menekankan integritas kinerja agar MCP Kaltim pada siklus petik data berikut sudah bisa menggapai angka 80 ; begitu kehendak dan kesungguhan Rudy menuju Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di Kalimantan Timur sejurus dengan semangat UU 28 Tahun 1999.

Keterkaitan dengan Judul ; patut semua Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota menggarisbawahi Statement Mendagri Tito Karnavian dengan tegas menyebutkan bahwa APBD merupakan ajang “Bancakan” antara unsur Pemerintah Daerah dan DPRD.

Media CNN Indonesia merilis sbb : Menurut Tito, praktik bancakan biasanya dilakukan bukan hanya oleh kepala daerah, namun juga DPRD, staf, kolega politik, dan para pihak lain. Menurut dia, kasus-kasus tersebut saat ini mudah ditemukan di banyak daerah.

Media Kandilo.com merilis pernyataan diatas dimaksudkan agar capaian MCP Kabupaten Paser – tiga Kabupaten/Kota di jalur hijau harus tetap dipertahankan bahkan bila dapat scoring itu kita tingkat kan; sekaligus scoring diatas merupakan bukti Pemda bersama DPRD Paser mampu menjaga amanah yang diemban dari kepercayaan warga Bumi Daya Taka.

Mencapai Scoring Jalur Hijau MCP diatas bukanlah hal mudah, karena butuh kemampuan memilah antara keinginan dan kebutuhan. Pun akurat dan memiliki kapasitas terhadap langkah memformulasi Finance Engineering.

Capaian Kabupaten Paser meraih jalur Hijau MCP terus dikawal oleh Bupati Fahmi, bahan pada event bersama KPK dengan materi fokus pada pencegahan laku Korupsi ; Fahmi membuat sebuah statement mengejutkan karena Dia menyadari bahwa menjaga institusi terhindar dari “kriminal luar biasa” tadi.

Meski begitu statement Mendagri hal pengetatan anggaran di 2025 dimaksudkan agar Daerah mulai menyadari hakekat anggaran yang sejatinya adalah milik rakyat , sehingga efektivitas efisiensi, cermat sekaligus komitmen dalam berhemat hakikatnya ,bukan saja kepatuhan akan aturan aturan yang membingkai nya , namun bermakna pula menghormati kepercayaan rakyat yang telah dengan rela memberi amanah. itulah hakekat saling menghormati berbentuk performance mumpuni bukan ” aji mumpung”.