Kalimantan Timur Dapat Warning Serapan Anggaran, Mas HARUM: Ayo Bangkit!

KANDILO.COM, Kalimantan Timur — Suara peringatan datang dari pusat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mantan Kapolri yang kini dipercaya menjadi bagian penting dari Kabinet Merah Putih, menyampaikan peringatan keras terhadap rendahnya serapan anggaran di beberapa daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Peringatan ini datang tak lama setelah masyarakat Kalimantan Timur masih berduka atas tragedi tenggelamnya Kapal Fery Muchlisa di perairan Penajam Paser Utara, yang merenggut nyawa dua warga: Ilham dan Rahayu. Duka belum usai, kini Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian nasional, kali ini karena peringkat rendah dalam serapan anggaran daerah.

“Rendahnya serapan bukan sekadar angka. Itu mencerminkan lambannya pergerakan ekonomi rakyat di daerah,” tegas Mendagri Tito, dalam rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah.

Swasembada dan Pasal 33 UUD 1945: Pesan Tegas Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya kepada para menteri, menegaskan bahwa anggota Kabinet Merah Putih adalah tim yang diberi mandat untuk bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Salah satu program prioritas yang tengah digenjot adalah swasembada pangan nasional.

Dalam pidato-pidatonya, Presiden Prabowo kerap mengutip Pasal 33 UUD 1945, menekankan bahwa sumber daya dan kekayaan negara harus diarahkan sepenuhnya demi kemakmuran rakyat.

Mendagri pun menyelaraskan langkah dengan arahan Presiden. Ia memonitor serapan anggaran di seluruh 38 provinsi, karena percepatan anggaran daerah adalah bagian dari orkestrasi menuju stabilitas ekonomi nasional.

Kaltim Masuk 10 Besar Serapan Terendah: Dampaknya Nyata

Kalimantan Timur, sayangnya, masuk dalam daftar 10 provinsi dengan serapan anggaran terendah. Ini berdampak langsung pada lemahnya pergerakan ekonomi, dan melahirkan apa yang disebut Mendagri sebagai “kelesuan ekonomi daerah”.

“Jika tidak segera ditangani, ini akan menghambat upaya besar pemerintah dalam membangun daya tahan ekonomi masyarakat,” jelas Tito.

Kelesuan anggaran bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ia berdampak pada lambannya pembangunan, minimnya stimulus usaha kecil, serta berpotensi menyingkirkan Kalimantan Timur dari peran utama dalam pembangunan nasional.

Mas HARUM (Rudy Mas’ud): Bangkit dan Fokus

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud—yang akrab dikenal dengan panggilan Mas HARUM—bergerak cepat. Ia merapatkan barisan tim ekonomi dan melakukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap hambatan serapan anggaran.

Mas HARUM menunjukkan respons kepemimpinan yang sigap: menginventarisasi kendala struktural dan administratif yang menghambat realisasi APBD, serta membagi peran strategis kepada Wakil Gubernur Mas Seno, khususnya untuk mengelola hal-hal yang lebih bersifat sosial-populis.

“Rakyat butuh bukti, bukan sekadar retorika. Kini saatnya Kaltim bangkit, mengejar ketertinggalan dan memimpin sebagai motor ekonomi baru di Indonesia,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Samarinda.

Dengan membawa semangat “Bersama Kita Bisa”, Mas HARUM kini diharapkan mampu menyelaraskan langkah daerah dengan visi besar Presiden Prabowo. Koordinasi, sinergi, dan akselerasi menjadi kata kunci dalam pemulihan kinerja APBD Kalimantan Timur.(red)