ASUMSI APBN 2026 JIKA DIKONVERSI KE APBD KABUPATEN PASER HAMPIR BERSISIAN.

MENKEU RI ; SRI MULYANI PADA AGENDA RDP DENGAN KOMISI XI DPR RI.

TANA PASER;

Format sejumlah sisi yang sensitif dan selalu ditampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada prepare awal dihadapan Komisi XI DPR RI sudah di realese. Pada moment RDP tersebut Menkeu juga dibersamai Gubernur Bank Indonesia.

Dengan mencermati inti realese Menkeu dan telah di publish media online Kandilocom pada latar Quotes ; capaian Pemerintah Kabupaten Paser patut mendapat kan ” apresiasi ” karena jika bersisian dengan asumsi APBN 2026 bagi Kabupaten Paser angka angka nya ” tidak jomplang ” – dan ada pada kategori ” already on the right track “.

Tentu meski tidak persis sama tampilan data tadi, di pungut dari Badan Statistik Kabupaten Paser.

Bayu ; nakhoda Badan Pusat Statistik adalah institusi terpercaya di Indonesia dimana komplikasi dan format datanya valid sekaligus bisa di pertanggung jawabkan.

Paser melalui Bupati Fahmi terus erat bersama jajaran nya mencoba menggunakan ” Satu Data ” yang digagas Men PAN-RB Rini Widyantini guna mengamankan pengambilan keputusan cepat dan effisien selain tentu membiasakan membuat kebijakan by data.

Pemandu;

Apakah Data data Statistik akan menjadi acuan utama : ketika Pemkab menjalankan ” Satu Data ” ?

Menjawab Media Kandilocom Bayu meyakinkan dalam kerangka satu data, BPS bertugas sebagai pembina data, jadi diharapkan data yang dihasilkan seluruh produsen data memiliki standar data yang sama.

Dalam hal komparasi ” asumsi RAPBN dengan prestasi data Pemkab Paser ; Bayu kekeh bahwa perbandingan asumsi tersebut dapat disimpulkan “bersisian” dengan pengertian perform data Kabupaten Paser aman dan ” tidak jomplang “

Dia kemudian memberi contoh pada laju pertumbuhan ekonomi asumsi APBN 4 – 5% ; Kabupaten Paser triwulan 1 Tahun 2025 duduk diangka 4,77%. ; Lanjut asumsi Tingkat kemiskinan ada di 6 – 6,7 % ; Kabupaten Paser sedikit diatasnya yakni 8,63 %.

Sedangkan asumsi tingkat pengangguran APBN di 4,5 – 5 % ; nyaris “draw” dengan Kabupaten Paser yang pede di angka 4,53 % tentu ” pengangguran” yang sangat kita khawatirkan masih bersisian dengan prediksi by value nya Pemerintah Pusat.

Ihwal persilangan satu data yang gencar saat ini di format oleh Pemerintah Kabupaten, Bayu tetap easy going akan tugas dan tanggungjawab nya.

Diterangkan bahwa ; secara undang undang, BPS berperan dalam statistik dasar dan menghasilkan indikator makro. Sedangkan kementerian/lembaga dan OPD berperan dalam statistik sektoral dan berwenang menghasilkan data mikro.

“Jadi sebenarnya saling mendukung” pungkas Kepala Kantor Statistik meyakinkan para pihak.( IrmaJaya).