66 TAHUN KABUPATEN PASER RUNTUHKAN MENTAL DESTRUKTIF;

Sajian ; IrmaJaya : Olo Manin Aso Buen Siolondo

Just Caricature;

Paser 66 Tahun: Refleksi Spirit Tri Tura; Efisiensi Anggaran, dan Tekad Tegas Melawan Korupsi di Paser, Kalimantan Timur ;

Memasuki usia ke-66, Kabupaten Paser tidak hanya merayakan capaian pembangunan, tetapi juga menempatkan momentum ini sebagai refleksi kebijakan dan komitmen moral dalam tata kelola pemerintahan.

Mengaitkan momentum ini dengan semangat Tri Tuntutan Rakyat (Tri Tura) 1966 — gerakan moral mahasiswa yang menggema lewat tokoh-tokoh seperti Cosmas Batubara, Soe Hok Gie, dan aktivis muda lain yang berani menyuarakan kepentingan rakyat dan menuntut pemerintahan bersih.

Bupati Paser tentu setuju dimana , esensi perjuangan bukan hanya sejarah, melainkan kompas bagi pengambilan keputusan publik hari ini.

Tekad Nasional: Siap Mati Berantas Korupsi:

Dalam orasi kenegaraan beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan dengan penuh gelora: siap untuk mati demi memberantas korupsi ; demi bangsa dan rakyat Indonesia.

Pernyataan tegas ini bukan sekadar retorika : satu per satu praktik korupsi besar, termasuk “bigger fish” koruptor perorangan maupun kejahatan korporat, telah dibidik dan diberantas aparat penegak hukum sesuai amanat tersebut.

Pernyataan Presiden itu kini menjadi semacam panggilan nurani bagi seluruh perangkat pemerintahan: integritas di atas segalanya, akuntabilitas sebagai standar utama.

Evaluasi Arah Kebijakan dan Efisiensi Anggaran :

HUT Kabupaten Paser yang ke-66, Bupati Fahmi Fadly sejatinya tegak lurus menyerukan evaluasi menyeluruh atas arah kebijakan daerah, terutama dalam hal efisiensi penggunaan anggaran. Pun tentu pernah diingatkan oleh nya dimana setiap rupiah anggaran harus kembali pada fungsi utamanya: pelayanan publik yang nyata dan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program yang tidak produktif, tumpang tindih, atau berpotensi boros anggaran harus segera dikoreksi demi optimalisasi kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik.

Siap Diperiksa: Kepala Desa & Tim Keuangan.

Menangkap semangat komitmen nasional itu, Bupati Fahmi Fadly juga tentu mencermati akan instruksi Presiden ihwal bakal di “pelototi nya” administrasi keuangan seluruh Kepala Desa dan aparaturnya. Mereka diminta bersiap menyambut tim pemeriksa menuju transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Evaluasi ini bukan ancaman tanpa dasar, melainkan bagian dari komitmen kolektif memastikan tidak ada ruang bagi penyelewengan keuangan desa yang merugikan rakyat.

Lebih jauh, berbagai “sumber berita” Kandilo.com menitipkan harapan dan meminta ketegasan ; yakni ketika ditemukan indikasi penyelewengan, maka stakeholder penegak hukum di tingkat Kabupaten Paser maupun Kalimantan Timur akan menjadi lini utama dan pertama yang menindak.

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden yang menegaskan bahwa penegakan akuntabilitas keuangan daerah adalah prioritas nasional, tak terkait dengan momentum peringatan apa pun di daerah.

Momentum Reformasi Birokrasi;

Selanjutnya ketika kita membuka “kamus” Paser Tuntas maka reformasi birokrasi yang di dalamnya tersimpan maksud sakral ; tidak terkecuali Bupati Fahmi sekalipun pun wajib mengedepankan “his self reformations” : dimulai dengan aktif membuka ruang komunikasi dialektif terkhusus bagi rakyat Kabupaten Paser apapun latar belakangnya ; tidak perlu “feel scared” akan hak sadap penegak hukum ,karena begitu sikap itu dipertahankan otomatis akan membuat ruang komunikasi dan transparansi menjadi retak.

Maka paket reformasi birokrasi harus nyata juga mendapat respons positif dari berbagai pihak. Penekanan pada keterbukaan data anggaran, pengawasan internal yang kuat, dan penegakan sanksi tegas akan menjadi basis, untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif.

Jika kepala daerah menampilkan komitmen pragmatis yang diawali dari penguatan internal, maka seluruh perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) akan otomatis berhati-hati dalam menjaga kinerja dan integritasnya.

Menutup Celah Gratifikasi

Di penghujung narasi ini patut di tekankan pentingnya menutup mata rantai praktik gratifikasi dalam segala modus operandi yang kian kabur. Kita semua telah hafal diluar kepala akan pentingnya pemerintahan yang amanah. Hingga pemerintahan yang menempatkan integritas sebagai harga mati — sesuatu yang terus diperjuangkan sejak awal reformasi hingga kini melalui kepemimpinan nasional dan komitmen daerah.

Oleh karena itu maka :HUT Kabupaten Paser ke-66 menjadi lebih dari sekadar perayaan; ia menjadi cermin komitmen bersama untuk pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel — sesuai semangat Tri Tura masa lalu dan tekad teguh melawan korupsi hari ini.