GUBERNUR DAN WAKIL RUDY SENO AJI JALANKAN APBD KALTIM RP.15,15 TRILYUN.

Kandilo.com; IrmaJaya

Gambar : RDP Komisi XII bersama Forum aksi rakyat Kalimantan Timur.

Fokus Perawatan ;

Ditengah laju meninggikan fasilitas Infrastruktur yang salah satu maksudnya adalah untuk melancarkan mobilitas orang dan barang termasuk hasil hasil Pertanian, bukan ditiadakan namun akan fokus pada pemeliharaan ruas ruas dengan kerusakan kritis.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Ir Seno Aji.

Pemahaman bersama akan langkah selektif tadi terkait dengan pemotongan TKD hingga total APBD Kaltim semula di rancang para kisaran mendekati 21,5 Trilyun IDR di penetapan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim terpaku pada angka 15,15 Trilyun IDR.

Dorongan tetap berjalan nya Pembangunan tidak boleh terhenti terkecuali terjadi keadaan force major.

Oleh sebab itu langkah pendekatan ke otoritas Keuangan Negara dan pengenggam otoritas infrastruktur dirancang Gubernur Rudy dan Wakil Seno tetap pada ruang “approaching strategy’s; terbukti mereka berada di moment peringatan hari jadi PU di Jakarta ; di kesempatan itulah pastinya terjadi “tatap muka” dengan Dody Hanggodo Menteri PU.

Haru Biru ke prihatinan pada bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat dipastikan terjadi pergeseran dan penyempurnaan design APBN dan bakal keluar keputusan specific Menteri Keuangan khususnya karena pemulihan situasi bencana wajib di tanggulangi terkhusus bagi Pemerintah Pusat.

Dari celah itu diharap pula timbul peluang perbaikan fiskal bagi Kaltim oleh Menteri Keuangan.

Wagub Ir Seno Aji terkhusus me rilis bahwa menyusut nya TKD mesti di kelola cerdas selektif , efisien yang tentu berdaya guna ; sehingga panjang ruas infrastruktur jalan di banding dengan luas wilayah Kaltim itu sendiri tentu keterbatasan anggaran tadi akan menjadi tantangan tersendiri dan harus dipilah secara cerdas dan cermat.
Pada bagian lain Gubernur Rudy sudah mengendus akan keharusan mem balance ketergantungan pada added value mineral batu bara dan minyak.

Catatan Kandilocom; Kaltim sudah pernah menerima hasil carbon trading dan memperhatikan eksplorasi migas masih masif maka mengejar PI participate interest dari perusahaan yang berinvestasi patut menjadi pertimbangan yang di prioritaskan agar bisa menunjang postur APBD.
Lalu langkah Seno Aji terkait ihwal rencana mengintegrasi kan tanggung jawab sosial ( CSR) ke APBD adalah sebuah rencana strategis dan dapat melonggar kan nafas Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pada lintas fiskal memang telah di lirik Gubernur Rudy. Namun terpanggil pada tanggung jawab dorongan pada daya beli masyarakat , maka pembebanan pajak retribusi kemungkinan masih menjadi pertimbangan nya. Walau pun sumber sumber potensial bukan migas tetap akan menjadi kajian intens Gubernur dan Wakil nya.

Pastinya menguak kembali catatan media Kandilocom; Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten Kota bahkan untuk tahun 2025 telah di realisasikan dengan alokasi kisaran 200-300 milyar rupiah di setiap daerah.
Realisasi Bantuan Keuangan tadi adalah bentuk kepatuhan Rudy dan Seno ihwal kewajiban mereka bagi daerah yang dipayungi nya.

Bahkan gelagat “siul siul” Daerah terdengar Kandilocom; Gubernur Rudy masih akan menurunkan lagi bantuan keuangan Provinsi untuk tahun 2026 nanti.
Menggarisbawahi arahan konstruktif Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa maka langkah Gubernur dan Wakil untuk persiapan melangkah di tahun 2026 yang tinggal beberapa hari lagi sudah on the right track – meminjam istilah dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun “tambahan ketukan” kepada Menkeu melalui Komisi XII yang sempat menerima aspirasi ormas original ethnic Kalimantan tentu kita harap dan nantikan.
Mengapa? Karena sebuah kewajaran bila munculnya tuntutan akan keseimbangan TKD ke Kaltim terlebih bila di kaitkan dengan “berjibun” SDA yang di gali di eksploitasi hingga menyenggol “virgin resources” yang dimiliki Kalimantan Timur yang menurut juru bicara ormas harus balance dengan kontribusi negara kepada Provinsi Kalimantan Timur.
Komunitas Pengampu umumnya daerah pedalaman dan perbatasan ketika mulai bersuara yang menurut penilaian mereka “kurang adil” maka patutlah menjadi atensi Pemerintah.
Tuntutan ketika mereka “mengadukan keresahan” kepada Komisi XII DPR RI patut menghasilkan solusi kebijakan yang setahu mereka ada pada kewenangan Menteri Keuangan Purbaya.
Menurut tokoh kita mendiang “Adam Malik” : “tidak ada jalan buntu pada satu persoalan sepanjang terbangun komunikasi konstruktif”. begitu petuahnya.

Catatan Kandilocom ; referensi Pertumbuhan Ekonomi sebagai tolak ukur wajib masih menjadi sorot yang terus diperjuangkan.

Bermaksud agar warga Indonesia semuanya tersentuh dari pada hasil Pembangunan. Nah Dua syarat terdahulu mempersyaratkan terjaga nya Stabilitas Nasional terangkum pula wajib terjaganya stabilitas di daerah pelosok Nusantara.

Meminjam hasil kajian ekonomi politik berbagai pakar maka saluran harus tersedia apabila muncul dorongan aspirasi yang telah tersampaikan oleh Ormas ke Komisi XII baru baru ini.

Rilis Komisi XII yang segera menghimpun materi inti RDP tersebut adalah tahapan tersalurnya aspirasi tadi, tentu ada secercah keceriaan bagi tokoh tokoh Ormas yang peduli pada Pembangunan Kalimantan Timur.