MAKSIMALKAN DAYA SERAP APBD ; PRABOWO “TANCAP GAS”.

Kandilo.com : IrmaJaya

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa “tidak bekerja sendiri” ; untuk memaksimalkan daya serap APBD Presiden RI Prabowo Subianto bahkan rela menunda penerbangan kenegaraannya ke Australia untuk beberapa Jam guna menyampaikan instruksi pentingnya ke pundak Menteri Sekretaris Negara ; di dengar langsung pula oleh Wapres Gibran Rakabuming.

Padahal saat itu Presiden Prabowo sudah berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma siap untuk ‘go fly’ dengan Pesawat RI one.

Prasetyo diintruksikan langsung untuk memastikan sekaligus monitoring responsibility belanja APBD dengan pesan sentral maksimalkan pada penghujung tahun 2025 dan selalu disertai oleh pesan agar belanja tersebut dirasakan serta bermanfaat langsung bagi rakyat.

Pemberian tugas Presiden Prabowo kepada Prasetyo agar atas instruksi nya Menteri Sekretaris Negara tadi memantau langsung fenomena serapan anggaran di Daerah dan tentu penugasan langsung tadi sekaligus ‘mengintip’ ada kejadian apa terhadap kebijakan belanja APBD.

Apakah Normal Normal , atau ada hambatan dan atau ada kebijakan yang menjadi penghambat percepatan daya serap tadi, kesemuanya akan tampil transparan di mata Presiden ketika Menteri Prasetyo Hadi menyajikan laporan lengkapnya.

Back to back Presiden Prabowo lewat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; pastinya akan makin di pertajam oleh Prasetyo Hadi ; dan tentu ungkapan terbuka Purbaya tentang uang Daerah yang parkir dalam bentuk Deposito pasti pula akan menjadi bagian laporan Mensesneg nantinya.

Kemana arah reward and punishment bagi Daerah yang di “OTT” oleh Prasetyo hanya Presiden Prabowo yang mengetahui sekaligus memutuskannya : semoga saja masih dalam konteks pembinaan, jauh dari keputusan hukuman dan sanksi.

Pertanyaan yang menggelitik benak kita ; sudah siapkah Kepala Kepala Daerah dari Gubernur , Bupati dan Walikota akan maksud dan maunya Presiden ?

Dengan waktu singkat hanya Kepala Daerah yang tahu. Karena setiap daerah memiliki berjalannya rencana Pembayaran dan atau kemungkinan ada saja daerah yang sama sekali belum siap.

Pastinya karena percepatan serapan itu sendiri harus di bersamai responsibilitas yang memenuhi standard akutansi maka SAL – sisa anggaran lebih masih akan menjadi fenomena umum di setiap daerah

contoh di APBN sendiri tahun lalu SAL lumayan signifikan bahkan dana di BI parkir hingga ± 420 T, apalagi di daerah. Dan fenomena tersebut tidak dapat di salahkan karena saat ini Pusat dan Daerah berada pada masa transisi pasca peralihan nakhoda di Kementerian Keuangan.

Tentu Presiden Prabowo sangat paham akan hal tersebut maka boleh di katakan penugasan Prasetyo hanya memastikan masa transisi ke ‘style koboi’ Purbaya tetap berjalan baik; karena seperti diungkapkan Purbaya bahwa target capaian Pertumbuhan Ekonomi RI di pacu menuju ke 8% sebagai target Prabowo sebuah patokan angka yang secara optimal harus bisa di capai. Limitasi pada 8% itu adalah measurements Prabowo menuju stabilitas ekonomi bagi warga masyarakat se Nusantara.

Sedikit mengutip prediksi SAL Kabupaten Paser dan semoga sebagai potret Daerah Kabupaten lainnya SAL maksimal di akhir tahun 2025 di kalkulasi hanya tersisa Rp 250 milyar. Jika tepat maka SAL senilai tadi bisa dikategorikan ideal.