ORIGINALLY : RITME DETAK JANTUNG KEPALA DAERAH DIDENGAR MENKEU PURBAYA.

Kandilo.com ; IrmaJaya

Gambar ; multi tafsir tepukan jidat Purbaya

Interesting event;

Sherly Tjoanda Gubernur Maluku Utara di catatan media online Kandilo.com kali ini memecah rekor international. Why ? Karena Sherly Tjoanda sang penyelam handal tiba tiba muncul dihadapan Menkeu setelah menembus perjalanan laut laksana kapal selam , dari teritorial Laut Maluku hingga menggapai teritorial Laut Jakarta ( just creative writing with imaginative diction).

Setelah bertatap muka dengan sang “Cowboy” Purbaya Yudhi Sadewa, Sherly mengajukan keberatan atas reduksi TKD DBH yang menggelisahkan : saat itu Sherly dibersamai Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf ; Gubernur yang latarnya juga matang di medan konfrontasi.

Reduksi TKD DBH bila dipetik perbandingan dengan tahun 2025 nyaris menyentuh ± 40 %. List argumen hingga reduksi tadi diantaranya ; penghematan; penggunaan di APBD yang kurang tepat, termasuk daya serap yang lemah ; sehingga oleh Menkeu terdahulu layak direduksi dengan maksud agar penggunaan belanja APBD bisa maksimal dan berdaya guna.

Nah laksana mengatur kembali hal tersebut tidak semudah membalik telapak tangan ; karena besaran komponen tadi sudah terposting ke domainnya masing masing, apalagi bila Menkeu Purbaya ingin melakukan review dan atau reposting maka harus melalui persetujuan Banggar DPR RI, terkhusus Komisi XI sebagai pemegang otoritas nya.

Kenyataan nya memang Purbaya Yudhi Sadewa harus bolak balik ke Komisi XI sebagai mitra utama Kementrian nya.

Dan “numpang diksi” : Purbaya adalah penerima “warisan” system terdahulu.Disebabkan ada indikasi “mogok” nya geliat ekonomi , maka Purbaya restart sekaligus mengejar “lap yang tertinggal” dengan menginstal pemacu ,Double Engine.

Nah ; tepuk jidat yang original adalah bayangan resistensi Pimpinan Bank Himbara menyusul di kucurkan nya cash money dengan system yang sangat aman. 200 T di posting Purbaya Yudhi Sadewa ke Bank Himbara sehingga Pimpinan Pimpinan nya “kelojotan”, maklum dengan reason ekonomi global menurut prediksi dan atau ‘deeply feeling’ sulit untuk menghidupkan kembali interaksi likuiditas karena pengaruh mondial yang berimbas ke Nasional yang tidak mudah untuk dihela oleh “kereta kencana Purbaya”. namun sang “Koboi” optimis lalu terbukti Bank BRI telah berhasil men transaksi kan kucuran tadi hingga 45 %. Lho bisa kan ; begitu reaksi Purbaya.

“Imajiner Diksi” hal tepuk jidat Purbaya lain nya adalah menghadapi desakan sosok Gubernur yang nyaris dan niscaya dapat dibendung Purbaya. Gubernur meminta agar reduksi TKD DBH “must cancelled from now please”.

Desakan tadi bukan hal mudah; selain desakan tersebut tampil menghiasi media; Purbaya masih menunda sebagian pungutan pajak ; Cukai dan Retribusi. Pamungkas sebagai Bendahara Negara Menkeu satu ini lebih mengedepankan aksi dengan formula rasional. Semisal cukai rokok, dimana sang Menkeu mendahulukan menundanya sebagai langkah memasang pagar kokoh agar tidak terjadi PHK . Purbaya sangat paham ketika reason belum menjanjikan maka berbagai items pungutan akan mengguncang stabilisasi internal financial perusahaan.

Bila hal tersebut dipaksakan maka perusahaan akan mencari titik keseimbangan. Bisa jadi dengan wajibnya balance performance tadi maka ; PHK menjadi solusinya. Itulah rasionalitas, dimana PHK sejauh mungkin di hindari agar rakyat tidak menjadi korban.

Hingga sejauh mana perjuangan sejawat Gubernur yang tergabung pada APPSI – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia berhasil ? Tentu kita hanya bisa menunggu.

Purbaya sang “koboi” sangat paham akan keadaan tersebut ditengah kuantitas dan kualitas tuntutan masyarakat terlebih pada reason global ini. Namun para pihak patut mengedepankan kesadaran dan kesabaran , mengingat meng engineering; ” nasi yang sudah menjadi bubur” perlu trik strategi yang tidak saling mengorbankan. Kita setuju akan realitas ketersediaan fiskal. Oleh sebab itu maka Gubernur yang terhimpun di APPSI diharap tetap memberi ruang dan waktu bagi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk me reengineering hingga tercapainya “kehendak bersama” akan hajat yang bermuara pada kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.